Sistem Kontrak, Posisi Tawar Guru Makin Lemah

December 22, 2008 at 7:38 pm

KORAN TEMPO | PRAKARSA-RAKYAT.ORG, JAKARTA -Ketua Forum Guru Independen Indonesia Suparman menilai Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan tidak berpihak kepada guru, terutama guru nonpegawai negeri sipil. “Ada celah yang diberikan kepada Badan Hukum Pendidikan untuk mengangkat guru kontrak,” kata dia kepada Tempo kemarin.

Dalam Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja dengan pemimpin organ pengelola badan hukum pendidikan pemerintah, badan hukum pendidikan pemerintah daerah, dan badan hukum pendidikan masyarakat.

Dalam ayat 5 juga dijelaskan, pengangkatan atau pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dalam status ditetapkan dengan perjanjian kerja berdasarkan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serta peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal itu, kata Suparman, membuka peluang kepada badan hukum pendidikan untuk membuat perjanjian kerja berkala dengan pendidik (kontrak), yang membuat guru nonpegawai negeri sipil akan semakin sulit memperoleh status pendidik tetap.

Sistem kontrak ini, kata Suparman, akan membuat posisi guru semakin lemah dan daya tawarnya berkurang. “Guru jadi rentan terkena pemutusan hubungan kerja,” kata dia.

Dari 920.702 orang tenaga honorer yang terdaftar di Badan Kepegawaian Nasional (digaji dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah), ia menjelaskan ada 351.505 orang (38 persen) yang merupakan tenaga honorer. Semua tenaga honorer itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil hingga 2009.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo menyatakan, dari 1,2 juta guru swasta di Indonesia, sekitar 600 ribu tergabung di PGRI. “Dari mereka yang tergabung sekitar 110 ribu adalah tenaga honorer,” kata dia. Hingga saat ini PGRI belum memiliki data yang pasti tentang jumlah tenaga honorer swasta di Indonesia.

Sebenarnya, ia menjelaskan, Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan mengamanatkan adanya perwakilan pendidik di dalam struktur kepemimpinan badan hukum pendidikan. Namun, Suparman ragu perwakilan pendidik itu mau dan mampu memperjuangkan nasib rekannya. Guru nonpegawai negeri sipil, dia menambahkan, kerap bermasalah dalam hubungan kerja. “Tidak semua yayasan peduli nasib pendidiknya,” kata dia.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat Ahmad Fathoni Rodli menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan harus dilengkapi peraturan pendukung, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Alasannya, kata dia, banyak pasal dalam undang-undang itu yang belum menjelaskan implementasi peraturan setelah disahkan.

Salah satunya, payung hukum yang mengatur pertentangan atau konflik antara guru dan yayasan. “Seharusnya disediakan peraturan perundangan atau mahkamah pendidikan,” kata dia. Saat ini setiap pertentangan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial.

Soal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan guru berstatus pegawai negeri sipil maupun yang tidak telah dilindungi oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. “Tidak ada perbedaan,” kata dia.

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , , , .

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Mohon Jangan Aniaya Kyai


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: