Undang-undang Badan Hukum Pendidikan

December 19, 2008 at 2:09 pm

Perguruan swasta keberatan alokasikan 20 persen kuota gratis
KORANTEMPO.COM, JAKARTA -Pengamat pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas, menyatakan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sama sekali tidak diperlukan karena sudah ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. ”Mau mengatur apa lagi? Semuanya sudah di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata dia saat dihubungi kemarin, menanggapi pengesahan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu lalu.

Karena undang-undang itu dinilai tidak diperlukan, Darmaningtyas berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. ”Saat ini sedang disiapkan draf judicial review-nya,” kata Darmaningtyas. Judicial review yang akan diajukan paling lambat Januari 2009 itu akan diajukan melalui Aliansi Rakyat Menolak RUU Badan Hukum Pendidikan, yang menaungi beberapa lembaga pengamat pendidikan.

Menurut Darmaningtyas, seharusnya DPR dan pemerintah melengkapi aturan yang belum begitu jelas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dengan membuat peraturan pemerintah. Ia memberi contoh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 8 Tahun 1989 yang kemudian diikuti dengan lahirnya empat peraturan pemerintah.

Keberpihakan RUU BHP melalui pengaturan maksimal dana yang diperkenankan dipungut peserta didik, kata dia, tidak membuat undang-undang ini jadi baik. Pasalnya, Darmaningtyas mengatakan sudah ada pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan yang menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya. Pasal 32 ayat 2 undang-undang itu menyatakan, pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa memungut biaya.

Ketua Komisi Pendidikan DPR Heri Akhmadi mempersilakan jika ada upaya melakukan judicial review terhadap undang-undang yang baru disahkan itu. “Silakan saja mengajukan judicial review,” kata dia dalam temu wartawan di Departemen Pendidikan Nasional kemarin. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Fasli Jalal berpendapat sama. ”Setiap keputusan publik yang dianggap tidak sesuai bisa ditinjau ulang,” kata dia.

Heri Akhmadi juga menambahkan, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta harus mau mengalokasikan 20 persen kuota peserta didiknya untuk yang miskin dan pintar.

”Kalau tidak mau mengalokasikan, dianggap tidak patuh dan bisa dikenai sanksi,” kata dia. Selama ini, ia menambahkan, perguruan tinggi negeri dan swasta sangat banyak disubsidi pemerintah. Perguruan tinggi negeri mendapat anggaran langsung dari negara, sedangkan perguruan tinggi swasta memperoleh bantuan berupa hibah atau dosen negeri yang diperbantukan ke perguruan tinggi swasta.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat, Ahmad Fathoni Rodli, berpendapat bahwa perguruan swasta akan keberatan jika harus mengalokasikan 20 persen kuota peserta didik untuk siswa pintar dan tidak mampu, tanpa biaya. ”Tidak semua perguruan swasta mampu memberikan subsidi untuk peserta didik yang miskin,” kata dia. Ia meminta pemerintah bersedia membayar beasiswa untuk mahasiswa miskin. Ia menambahkan, kewajiban penggunaan akuntan publik bagi perguruan tinggi badan hukum milik negara akan sulit dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kecil dan menengah. Abdul Manan | Reh Atemalem Susanti

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , .

Forum Pendidikan Siapkan Uji Materiil UU BHP Sistem Kontrak, Posisi Tawar Guru Makin Lemah


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: