Forum Pendidikan Siapkan Uji Materiil UU BHP

December 19, 2008 at 1:50 pm

UJUNG PANDANG EKSPRES, JAKARTA -Sejumlah forum pendidikan yang tergabung dalam aliansi rakyat tolak Badan Hukum Pendidikan (BHP) saat ini sedang menyiapkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas disahkannya Undang-undang (UU) BHP.

Mereka menargetkan, paling lambat bulan depan form uji materiil tersebut sudah diajukan ke MK.

’’Langkah ini kami tempuh karena pemerintah dan dewan keburu mengesahkan UU tersebut, tanpa mau diajak berdebat tentang itu,’’ kata Koordinator Divisi Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan pada wartawan di Jakarta, kemarin.

Sejumlah forum yang saat ini sedang membahas uji materiil tersebut diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor, Koalisi Pendidikan, Taman Siswa, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Serikat Guru Tangerang.

Forum, menurutnya, sedang membahas apakah mengajukan uji materiil tentang UU BHP atau UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasalnya, UU BHP lahir karena UU Sisdiknas mengamanatkan setiap satuan pendidikan harus otonom.

’’Sikap kami dari awal jelas, meski UU direvisi seperti apapun sebelum disahakan, tetap saja membuka jalan bagi privatisasi pendidikan,’’ ujar Ade.

Sementara Ketua Wilayah III Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suyatno mengatakan bahwa pihaknya juga sedang mencermati benar pasal demi pasal isi UU BHP. ’’Utamanya pasal-pasal krusial seperti tentang pendanaan dan tata kelola,’’ kata Suyatno.

Dalam UU yang sekarang, menurutnya, pemerintah telah lepas tangan dalam menanggung biaya pendidikan. Walaupun dikatakan bahwa mahasiswa menanggung paling besar sepertiga dari biaya operasional, namun katanya tak ada batasan biaya yang ditetapkan. ’’Bisa saja kan BHP membuat alasan-alasan agar biaya operasionalnya besar, jadi yang dipungut ke mahasiswa juga tetap besar,’’ kata Suyatno.

Sedang pada bab tata kelola dimana masyarakat akan terlibat dalam struktur organisasi kampus, Aptisi khawatir jika terjadi bentrok kepentingan masyarakat dengan pihak kampus. ’’Kami khawatir kalau masyarakat tidak memberi dukungan pada kebijakan, kampus akan susah untuk berkembang,’’ tukas dia.

Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Utomo Dananjaya mengatakan, keberatan berbagai pihak terntang UU BHP yang paling utama adalah niat pemerintah untuk memindahkan tanggungjawab manajemen dan keuangan pendidikan kepada rakyat. Prinsip tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ’’Di negara maju, perguruan tinggi negeri semua biaya ditanggung negara bukan dijadikan konsep BHP,’’ tegas Utomo.

Menanggapi adanya keinginan forum pendidikan melakukan uji materiil UU BHP, Wakil Ketua Komisi X (bidang Pendidikab) DPR RI Heri Akhmadi tampak tak terbebani. Bahkan, menurut dia langkah tersebut sangat dibutuhkan untuk membuktikan kesahihan produk hukum yang disahkan para wakil rakyat tersebut. ’’Dengan uji materiil, justru kita bisa mengajukan argumentasi yang kuat. Kalau memang diperlukan, DPR akan menyiapkan dokumen bagi siapa saja yang membutuhkan,’’ kata Heri.

Heri lantas menyatakan bahwa salah satu hal yang akan menjadikan RUU BHP kuat secara konsep adalah keberpihakannya kepada mahasiswa tidak mampu. Hal itu, tegas dia tertulis dalam salah satu pasal yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun PT swasta harus mengalokasikan 20 persen dari jumlah mahasiswa untuk peserta didik yang miskin dan pintar. ”Kalau tidak mau dianggap tidak patuh dan bisa dikenai sanksi,” kata dia.

Menurut Heri, perguruan tinggi negeri yang mendapat subsidi pemerintah cukup banyak. Jika perguruan tinggi negeri mendapatkan anggaran langsung dari negara, perguruan tinggi swasta memperoleh bantuan berupa hibah atau dosen negeri yang diperbantukan.

Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat Ahmad Fathoni Rodli tampakkeberatan dengan ketentuan itu. Menurutnya, tidak semua perguruan swasta mampu mengalokasikan 20 persen kuota mahasiswa untuk mereka yang tidak mampu dan pintar tanpa biaya. ”Tidak semua perguruan swasta mampu memberikan subsidi,” kata dia.

Ia meminta pemerintah mau menanggung beasiswa untuk mahasiswa miskin tersebut. Begitu pula dengan kewajiban penggunaan akuntan publik bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, tidak masalah. Namun, akan jadi sulit bagi penyelenggara pendidikan yang levelnya kecil dan menengah. (*)

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , .

DPR Tolak UU BHP Lakukan Komersialisasi Pendidikan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: