DPR Tolak UU BHP Lakukan Komersialisasi Pendidikan

December 19, 2008 at 1:46 pm

HIZBUT-TAHRIR.OR.ID, JAKARTA -Undang-Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) mewajibkan perguruan tinggi menjaring mahasiswa miskin yang berprestasi minimal 20 persen dari total peserta didik baru. Perguruan tinggi diminta merealisasikan amanat UU tersebut.

”Perguruan tinggi negeri (PTN) harus jemput bola karena semua PTN wajib membuktikan anak-anak miskin potensial di sana mencapai 20 persen,” ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, Kamis (18/12), di
Jakarta.

Selama ini, ungkapnya, dari keseluruhan jumlah mahasiswa baru, PTN hanya menampung tiga persen peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi, tapi memiliki kemampuan akademik tinggi.

Ketua Panitia Kerja RUU BHP, Heri Akhmadi, juga mendesak perguruan tinggi (PT) menjaring 20 persen peserta didik miskin. ”Semua PT wajib menerima mahasiswa berprestasi yang miskin sesuai UU BHP,” katanya.

UU itu, ungkapnya, justru menghindarkan terjadinya komersialisasi pendidikan. Isi UU mengamanatkan bahwa biaya anggaran belanja perguruan tinggi yang ditanggung mahasiswa maksimal hanya sepertiga. ”Itu pun hanya biaya operasional, bukan biaya investasi.” Adapun biaya investasi, paparnya, ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BHP.

Peraturan pemerintah tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang menjadi dasar PTN untuk memungut biaya tinggi justru dikoreksi oleh UU BHP.

Universitas Indonesia (UI), dicontohkannya, mempunyai anggaran Rp 1 triliun. Tapi, 90 persen anggaran belanjanya berasal dari mahasiswa. ”Memang, mereka tidak menaikkan biaya S1, tapi S2 dan S3 naik luar biasa. Dengan adanya UU BHP, PTN seperti UI tak bisa lagi memungut biaya hingga 90 persen dari mahasiswa.”

Ketua Panitia Khusus RUU BHP, Irwan Prayitno, juga menepis bahwa UU itu melegalkan pendidikan hanya untuk orang kaya. Dalam Pasal 46 UU itu, disebutkan bahwa BHP wajib menerima minimal 20 persen dari seluruh peserta didik baru adalah kalangan tak mampu berpotensi akademik tinggi.

”BHP juga diwajibkan memberikan beasiswa untuk paling sedikit 20 persen peserta didik tak mampu,” katanya.

Namun, merealisasikan isi UU itu dinilai tidak gampang. Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ahmad Fathoni Rodli, menyatakan keberatan jika harus mengalokasikan 20 persen kuota peserta didik untuk siswa miskin. Dia justru meminta pemerintah mau menalangi mereka dalam bentuk pemberian beasiswa. ”Tidak semua perguruan swasta mampu memberikan subsidi untuk peserta didik yang miskin,” paparnya.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Barat dan Banten, Didi Turmudzi, mengkhawatirkan pasal mengenai pendanaan yang membolehkan memungut hanya sepertiga dana dari masyarakat. ”Mengancam tidak, tapi dengan UU BHP itu dapat membunuh PTS yang kecil,” katanya.

Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri, mengakui tidak mudah menerapkan aturan sesuai UU BHP. Misalnya, dia sebut soal pendanaan yang diatur sepertiga dari masyarakat, sepertiga pemerintah, dan sepertiga lagi internal.

”Berarti, UI harus menyiapkan Rp 500 miliar dari Rp 1,5 triliun biaya operasional pendidikan setiap tahunnya. Ibaratnya, satu kaki UI diikat, kaki yang lain dipecut untuk ke tingkat world class university.”

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , , .

Perguruan Tinggi Wajib Tampung 20 Persen Mahasiswa Miskin Forum Pendidikan Siapkan Uji Materiil UU BHP


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

%d bloggers like this: