Tak Relevan Persoalkan Mutu

March 5, 2007 at 10:09 am

*Pendidikan Gratis Amanat UUD
SUARA MERDEKA, SEMARANG -Sejumlah pihak seharusnya tidak mempersoalkan gencarnya pemerintah dalam mengekspose pendidikan gratis. Sebab program tersebut merupakan amat konstitusi dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian masyarakat miskin dan kelompok lainnya bisa menikmati pendidikan sebagai hak asasi manusia (HAM).

”Jadi, perdebatan untuk mempertentangkan antara pendidikan gratis dan peningkatan mutu pendidikan tidak relevan dan tak berdasar,” kata Direktur Krisis, Suwignyo Rahman, dalam keterangan tertulis kepada Suara Merdeka, menanggapi pendapat yang menyorot mutu pendidikan gratis.

Sebagaimana diberitakan (SM, 26/2), pakar pendidikan Unnes Saratri Wilonoyudo MT dan Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Semarang Drs Ragil Wiratno menilai tanpa kebijakan dan konsep jelas, kualitas pendidikan gratis yang diselenggarakan pemerintah justru diragukan mutunya dan akan merugikan masyarakat.

Masalah pendidikan gratis muncul setelah Ketua Umum BMPS Ahmad Fathoni Rodli mengharapkan pemerintah agar tidak terlalu mengekspose soal penggratisan itu.

Pasalnya, dengan ekspose sedemikian rupa dikhawatirkan akan terjadi pemahaman keliru di masyarakat.

Akibatnya partisipasi akan berkurang karena masyarakat menganggap semua sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Suwignyo mengingatkan, akses pendidikan penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 40% selama ini justru terkendala oleh mahalnya biaya pendidikan, termasuk pendidikan dasar. Maka, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan itu mengacu UUD 1945 Pasal 31 (2), UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 (2), dan Perda No 1/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang Pasal 62.

Bukan Mutu

Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan akan terjadi jika pemerintah baik pusat maupun daerah konsisten menerapkan anggaran 20% dari total APBN atau APBD. ”Dana itu juga diproyeksikan untuk peningkatan mutu pendidikan.”

Ditambahkannya, pendidikan gratis ditujukan bagi pendidikan dasar 9 tahun setingkat SD dan SMP. Selain itu, bagi kelompok yang rentan yaitu masyarakat miskin dan kelompok marginal di semua tingkatan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan gratis tidak akan mematikan sekolah/satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta).

Sebab program itu dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah walaupun penyelenggarannya bisa swasta. (H31-62)

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , , .

Perguruan Swasta Protes Yayasan Pendidikan Jadi Nirlaba Kolom Masyarakat


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
March 2007
M T W T F S S
« Feb   Feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: