Perguruan Swasta Protes Yayasan Pendidikan Jadi Nirlaba

February 28, 2007 at 10:06 am

SINAR INDONESIA |CYBER SCHOOL | DETIKCOM, JAKARTA -Tak rela yayasan pendidikan disamakan dengan badan usaha, Badan Masyarakat Perguruan Swasta (BMPS) Pusat protes … ke Wapres Jusuf Kalla. BMPS siap ajukan uji materi ke MK. Uji materi akan dilakukan jika pemerintah dan legislatif tidak menghapus penjelaskan dalam UU 28/2004 tentang Perubahan UU 16/2001 yang menyebutkan yayasan pendidikan merupakan badan usaha yang bersifat nirlaba.

“Hal ini tidak sesuai dengan fakta sosial di yayasan pendidikan,” ujar Ketua Umum BMPS Pusat Ahmad Fathoni Rodli usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (21/2/2007). Menurut Fathoni, karena dianggap sebagai badan usaha, maka pengurus yayasan setiap tahun mendapat tagihan dari Ditjen Pajak.

Dia mencontohkan soal pemberian BOS dari pemerintah pusat yang dikenakan PPh sebesar 15 persen. Karena itu banyak yayasan yang menolak mendapatkan BOS, karena akan nombok.

“Yayasan nggak berani memotong dari murid-murid, yang ada yayasan hanya nombok. Karena itu yayasan kebanyakan menolak BOS dari pemerintah pusat,” katanya.

Selain mendesak pemerintah dan legislatif menghapus penjelasan yang menganggap yayasan sebagai badan usaha, BMPS Pusat juga mengingatkan pemerintah segera melaksanakan hak proporsional anggaran. Terutama dalam memprioritaskan minimal 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan dan 20 persen dari APBD.

Menanggapi hal ini, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah masih kesulitan dan belum siap memberikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

BMPS DESAK PEMERINTAH UBAH PASAL 8 UU YAYASAN

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendesak pemerintah agar mengubah pasal 8 Undang-undang no 28 tahun 2004 tentang yayasan yang menyatakan pendidikan merupakan badan usaha menjadi pendidikan merupakan amal usaha bersifat nirlaba.

“Kami minta pemerintah menghapus pasal 8 UU no 28 tahun 2004 tentang yayasan yang menyebutkan pendidikan merupakan badan usaha dan menambahkan jadi pendidikan merupakan amal usaha yang bersifat nirlaba,” kata Ketua Umum BMPS Ahmad Fathoni Rodli seusai bertemu Wapres di Jakarta, Rabu.

Menurut Rodli adanya pasal 8 yang memasukkan pendidikan sebagai badan usaha pada kenyataannya sangat memberatkan yayasan pendidikan swasta.

Rodli menjelaskan karena aturan tersebut memberi konsekuensi pendidikan sebagai badan usaha maka berarti sekolah disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT), sehingga harus mencari laba.

“Konsekuensinya kita juga mempunyai kewajiban membayar pajak karena badan usaha,” kata Rodli.

Selama ini, yayasan pendidikan tidak dikenakan pajak karena memang sesuai tujuan para pendiri yayasan merupakan amal usaha yang bersifat nirlaba.

Menurut Rodli jika pemerintah tidak bersedia mengubah pasal tersebut, maka BMPS berencana untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

Rodli mencontohkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika diberikan ke sekolah-sekolah swasta juga dikenakan pajak PPH 21 karena terkena aturan badan usaha. Untuk menerima BOS yayasan malah dikenai pajak PPH 21 sebesar 15 persen.

Karena itu, tambah Rodli banyak yayasan yang menolak BOS karena malah tombok untuk membayar pajak.

BMPS dibentuk pada 8 Nopember 1971 dan terdiri dari 11 induk pendidikan yakni Dharma Pertiwi, LP Ma’arif NU, Muslimat Nu, PGRI, Taman Siswa, Muhammadiyah, MPB Kristen, Perwari, MNP Katolik dan MPB Aisyiyah.

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , , , .

BMPS: Pendidikan Bukan Badan Usaha Tak Relevan Persoalkan Mutu


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
February 2007
M T W T F S S
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

%d bloggers like this: