Pemerintah tak Bisa Penuhi Anggaran Pendidikan

February 22, 2007 at 10:01 am

REPUBLIKA | SAMPOERNA FOUNDATION, JAKARTA: Pemerintah mengaku belum sanggup memenuhi kewajiban UU untuk memberikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran negara. Namun anggaran pendidikan itu diharapkan bisa pula disalurkan untuk perguruan swasta secara proporsional.”Beliau (wapres, red) menyampaikan bahwa pemerintah sendiri belum siap kalau itu betul-betul dilaksanakan 20 persen, karena kurangnya infrastruktur dan capasity building dari Depdiknas terutama untuk penyaluran dan pemanfaatannya,” ungkap Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat, Ahmad Fathoni Rodli, usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di Jakarta, Rabu (21/2).

Menurut Fathoni, pemerintah kesulitan mewujudkannya lantaran yang dipenuhi harus prosentasenya, bukan nominalnya. Kalau APBN bertambah besar maka otomatis dituntut pula anggaran pendidikan yang semakin besar. ”Memang beliau sangat bersemangat untuk memenuhinya, namun semuanya sedang kesulitan mencapai metodologi 20 persen itu,” katany menjelaskan.BMPS bisa memaklumi kesulitan yang sedang dihadapi pemerintah. Namun Fathoni tetap mengharapkan pemerintah bisa mewujudkan amanat konstitusi itu. Baik ditingkat APBN maupun APBD. ”Amanat konstitusi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan 20 persen APBD merupakan amanat yang sangat mulia bagi pencerdasan bangsa dan investasi masa depan anak bangsa,” ujarnya mengingatkan.

Fathoni datang ke kantor Wapres dengan didampingi sejumlah pengurus BMPS lainnya. Seperti, Sekretaris Umum Jerry Rudolf Sirait, Ketua Husni Thoyyar, dan Ketua Agustinus Suyatno. Selain anggaran pendidikan, Fathoni juga meminta agar anggaran pendidikan itu bisa dialokasikan pula ke perguruan swasta secara proporsional dan seimbang. Ia ingin adanya paradigma baru yang lebih adil mengingat kontribusi perguruan swasta juga sangat besar dalam menggerakkan pendidikan nasional.

Ia mengusulkan penyaluran anggaran pendidikan itu diberikan berdasarkan kuota. Besarnya anggaran yang diberikan ke sekolah ditentukan menurut jumlah anak didik yang berada di sekolah tersebut. Tak hanya di sekolah negeri tapi juga meliputi sekolah swasta. `’BMPS pusat sangat apresiasi kepada Depag karena 90 persen anggarannya untuk perguruan swasta terutama madrasah karena madrasah itu jumlahnya mencapai 93 persen,” sebutnya.

Tentang SF

Sampoerna Foundation (SF) adalah sebuah organisasi filantropi profesional yang berdedikasi untuk menciptakan pemimpin Indonesia yang kompeten dan bermoral melalui pendidikan berkualitas. Sejak tahun 2001 SF telah memberikan lebih dari 32,000 beasiswa dari tingkat SD hingga S2, baik di dalam maupun luar negeri, kepada siswa yang memiliki kemampuan terbaik namun mengalami kesulitan keuangan.

Sejak tahun 2005, SF juga mengolah program pengembangan sekolah dengan mengadopsi 17 sekolah dan 5 madrasah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Program ini memiliki tujuan positif yang tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi ditujukan juga untuk guru, kepala sekolah dan sistem pendidikan. Pada tahun 2006, SF telah meluncurkan SF Teacher Institute (SFTI) dan menyediakan layanan pinjaman biaya pendidikan (student loan). Pada tahun 2009, SF akan meluncurkan program sekolah bertaraf internasional berasrama, Sampoerna Academy.

Di triwulan keempat tahun 2007, SF memperoleh sertifikasi ISO 9000, sertifikat sistem kualitas manajemen yang bertaraf internasional.

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , , .

Badan Pendidikan Diusulkan Jadi Amal Usaha Nirlaba BMPS: Pendidikan Bukan Badan Usaha


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
February 2007
M T W T F S S
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

%d bloggers like this: