BMPS: Pendidikan Bukan Badan Usaha

February 22, 2007 at 10:04 am

ANTARA | LAMPUNG POST, JAKARTA : Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) mendesak pemerintah mengubah Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan pendidikan merupakan badan usaha menjadi pendidikan merupakan amal usaha bersifat nirlaba.

“Kami minta pemerintah menghapus Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyebutkan pendidikan merupakan badan usaha dan menambahkan jadi pendidikan merupakan amal usaha yang bersifat nirlaba,” kata Ketua Umum BMPS Ahmad Fathoni Rodli seusai bertemu Wapres di Jakarta, Rabu (21-2).

Menurut Rodli, Pasal 8 yang memasukkan pendidikan sebagai badan usaha pada kenyataannya sangat memberatkan yayasan pendidikan swasta.

Rodli menjelaskan karena aturan tersebut memberi konsekuensi pendidikan sebagai badan usaha, berarti sekolah disamakan dengan perseroan terbatas (PT), sehingga harus mencari laba. “Konsekuensinya kami juga mempunyai kewajiban membayar pajak karena badan usaha,” kata Rodli.

Selama ini, yayasan pendidikan tidak dikenakan pajak karena memang sesuai dengan tujuan para pendiri yayasan merupakan amal usaha yang bersifat nirlaba.

Menurut Rodli, jika pemerintah tidak bersedia mengubah pasal tersebut, BMPS berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dia mencontohkan bantuan operasional sekolah (BOS) jika diberikan ke sekolah-sekolah swasta juga dikenakan PPh 21 karena terkena aturan badan usaha.

Untuk menerima BOS, yayasan malah dikenai pajak PPh 21 sebesar 15 persen. Sebab itu, ujar Rodli, banyak yayasan yang menolak BOS karena malah menombok untuk membayar pajak. Selain itu, BMPS juga meminta pemerintah tidak terus mengembuskan soal pendidikan gratis karena justru menutup partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

“Jangan terlalu mengekspose soal pendidikan gratis karena makin diembuskan makin kurang partisipasi masyarakat,” kata Ahmad Fathoni Rodli.

Menurut Rodli, pendidikan gratis yang dilakukan selama ini merupakan penyelenggaraan pendidikan minimal. Sebab itu, ujar Rodli, hal itu masih sangat kurang, sehingga untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, perlu partisipasi masyarakat.

Dalam pandangan Rodli, terminologi pendidikan gratis jika makin diembuskan membuat semangat peserta didik turun karena merasa tidak dipungut biaya.

Dalam pertemuan itu, menurut Rodli, Wapres Jusuf Kalla mengatakan betapa pentingnya peningkatan mutu pendidikan dasar. “Beliau (Wapres), menyampaikan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dasar karena pendidikan swasta ada yang sangat elite dan ada yang sangat alit,” kata Rodli.

Hal lain yang disampaikan BMPS ialah soal tuntutan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Menurut BMPS, pelaksanaan Wajar Sembilan Tahun tak hanya dibebankan kepada Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. “Untuk Wajar Sembilan Tahun ini tak bisa hanya dibebankan kedua departemen, tetapi perlu adanya gerakan nasional dan ada penanganan langsung dari Presiden atau Wakil Presiden,” kata Rodli.

Selama ini sekolah-sekolah swasta yang tergabung BMPS dalam sejarahnya justru menjaring anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Organisasi ini merupakan wadah dari 11 induk pendidikan dasar dan menengah swasta yang terdiri dari Taman Siswa, Dharma Pertiwi, LP Ma’arif NU, Muslimat NU, Bhayangkari, Muhammadiyah, MP Kristen, MNP Katolik, MP Aisyiyah, dan Perwari.n S-1.

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , .

Pemerintah tak Bisa Penuhi Anggaran Pendidikan Perguruan Swasta Protes Yayasan Pendidikan Jadi Nirlaba


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
February 2007
M T W T F S S
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

%d bloggers like this: