Yayasan Pendidikan Harus Berstatus Lembaga Nirlaba

February 21, 2007 at 9:48 am

MEDIA INDONESIA, JAKARTA: Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) menggugat dan akan mengajukan uji materiil status yayasan pendidikan sebagai badan usaha. BMPS menuntut yayasan pendidikan dikembalikan sebagai lembaga nirlaba.

Gugatan dan uji materiil tersebut akan didaftarkan setelah mukernas BMPS mendatang. Menurut Ketua Umum BMPS Ahmad Fathoni Rodli, langkah uji materiil tersebut merupakan solusi terakhir apabila pemerintah dan legislatif tidak menanggapi aspirasi tersebut.

“Bagaimana pun status yayasan pendidikan sebagai badan usaha dinilai tidak sesuai dengan esensi dari pendidikan sendiri. Pasalnya pendidikan tidak seharusnya disejajarkan dengan usaha bisnis murni yang berorientasi keuntungan,” katanya seusai menyampaikan aspirasi tersebut pada Wapres di kantor Wapres, Rabu (21/2).

Itu sebabnya, badan yang merupakan induk dari 11 lembaga pendidikan swasta tersebut mendesak pemerintah dan legislatif untuk merevisi pasal 8 UU yayasan.

“Jadi kita mengembalikan ke khithahnya. Jika pemerintah tidak menyetujui hal ini, maka BMPS akan melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Fathoni.

Lagi pula, jelasnya, dengan status badan usaha tersebut juga membawa konsekuensi khusus bagi yayasan pendidikan. Layaknya badan usaha yang berorientasi laba lainnya, yayasan pendidikan juga tidak luput dari sasaran aneka pungutan pajak. Parahnya, potongan pajaknya pun disamakan dengan lembaga bisnis.

“Konsekuensi sebagai badan usaha, maka sekolah itu dianggap sama dengan PT, CV. Sama dengan bisnis-bisnis yang sifatnya mencari keuntungan laba yang peruntukannya untuk individu-individu,” tandasnya.

Sampai-sampai, jelas Fathoni, dana bantuan operasional sekolah (BOS) harus dikenai pajak sebesar 15 persen oleh pemerintah daerah. Padahal, lembaga pendidikan jelas-jelas adalah lembaga nirlaba.

Dengan begitu akan sangat merugikan lembaga atau yayasan pendidikan yang kecil dan khususnya sedikitnya 60 ribu sekolah yang dibawahinya. “Bahkan bisa-bisa, kalau ada pajak guru mengajar barangkali bisa kena juga kita,” jelasnya.

Sementara itu, menyusul akan dibacakannya putusan uji materiil tentang ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN oleh MK pada Kamis (22/2), Wapres mengakui masih adanya hambatan teknis untuk merealisasikan ketentuan yang telah dimandatkan dalam UUD 1945 tersebut. Uji materiil tersebut sebelumnya diajukan oleh PGRI.

Diakuinya pula bahwa saat ini pemerintah belum siap merealisasikan hal tersebut. Pasalnya, selain infrastruktur dan capacity building departemen pendidikan belum siap, dari sisi anggaran juga mampu.

“Karena berapapun nominal APBN pusat itu, maka makin besar pula anggaran pendidikan,” jelas Wapres.

Terkait hal tersebut, Wapres meminta adanya perubahan paradigma yaitu adanya kuota yang seimbang. Untuk itu Wapres berkomitmen akan memberikan dukungan yang seimbang baik untuk sekolah negeri maupun swasta. (Rdn/OL-06)

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , .

Badan Pendidikan Diusulkan Jadi Amal Usaha Nirlaba


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 2,476 hits
February 2007
M T W T F S S
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

%d bloggers like this: