Badan Pendidikan Diusulkan Jadi Amal Usaha Nirlaba

February 22, 2007 at 9:58 am

KOMPAS, JAKARTA: Badan Musyawarah Perguruan Swasta Pusat dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Kamis (21/2), mengusulkan untuk merevisi kata-kata “pendidikan sebagai badan usaha” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjadi “pendidikan sebagai amal usaha yang bersifat nirlaba”. Dengan tidak direvisinya Pasal 8 UU No 16/2001—yang telah diubah menjadi UU No 28/2004, badan pendidikan diindetikkan usaha bisnis atau perseroan terbatas (PT). Akibatnya, badan pendidikan menjadi “mangsa” pengenaan kewajiban pajak.

Menurut Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat Ahmad Fathoni Rodli, yang bersama pengurus BMPS Pusat lainnya bertemu Wapres, jika pemerintah dan legislatif tidak mengindahkan usulan itu, BMPS segera melakukan uji materi terhadap Pasal 8 UU No 16/2001 tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Konsekuensi pendidikan atau sekolah disebut sebagai badan usaha, maka selain lembaga pendidikan dinilai sebagai usaha bisnis atau PT, lembaga pendidikan wajib membayar semua pajak seperti halnya lembaga bisnis. Pajak itu termasuk kegiatan mengajar yang harus dibayarkan guru sebesar 15 persen dari penghasilan yang ia terima. Padahal, gaji guru itu berapa?” ujar Fathoni.

Bahkan, menurut Fathoni, badan pendidikan swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pun tetap harus membayar pajak kepada pemerintah. “Contohnya di Lembaga Pendidikan Maarif NU, setiap siswa mendapat dana BOS (bantuan operasional sekolah) sebesar Rp 27.000. Namun, BOS tersebut harus dipotong pajak sekitar Rp 5.000. Hanya saja, karena dana BOS itu tidak boleh dipotong ketika diterima para siswa, terpaksa pihak yayasan yang menomboki pembayaran pajak sekitar Rp 5.000 per siswa tersebut,” ujar Fathoni.

Keluhan serupa diungkapkan Sekretaris Umum BMPS Jerry Rudolf Sirait, terkait pengenaan pajak di sejumlah sekolah yang tergabung dalam Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di berbagai daerah, Lebih jauh Fathoni menyebutkan, tidak ada tujuan dari penyelenggara badan pendidikan swasta menjadi badan usaha. “Badan usaha tidak sesuai dengan fakta sosial di yayasan pendidikan. Amal usaha yang bersifat nirlaba itu justru merupakan khitah para pendiri yayasan pendidikan dan sesuai UU No 23/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” ujarnya.

About these ads

Entry filed under: Liputan Media. Tags: , , , , , .

Yayasan Pendidikan Harus Berstatus Lembaga Nirlaba Pemerintah tak Bisa Penuhi Anggaran Pendidikan


DR. Ahmad Fathoni Rodli

Caleg PKB DPR RI/ Jatim 1

Blog Stats

  • 1,639 hits
February 2007
M T W T F S S
    Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: